DR Mathias Tambing SH MH : Jangan sampai uang Rp 6 T dibuang ke tong sampah

KopiOnline (Jakarta) - Kementerian Tenaga Kerja RI dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional 2011 (APBN) akan menggulirkan KUR  (Kredit Untuk Rakyat ) sebesar Rp 6 triliun untuk kesejahteraan tenaga kerja Indonesia (TKI). Demikian diungkapkan Muhaimin Iskandar Menteri Tenaga Kerja kepada wartawan usai mengikuti acara istigosyah di Masjid Jami Al Ilyas di bilangan Jakarta Timur baru-baru ini. Pernyataan Menaker tersebut langsung ditanggapi DR Mathias Tambing, Ketua Umum Konfederasi SPSI, bahwa para menteri pandai mengobral pernyataan, tetapi realisasinya tidak ada. Sebaiknya selaku pejabat jangan mengeluarkan semua angan-angan di kepalanya.  Jangan lagi rakyat dicekoki mimpi-mimpi di siang hari yang ternyata hanya angin sorga. “Jangan sampai anggaran Rp 6 trilyun dibuang ke tong sampah,” ujarnya.
Mathis menandaskan, yang senyatanya dibutuhkan para buruh adalah kesejahteraan dan bukan janji-janji. Sangat berdosa kalau pejabat tidak bisa mewujudkan janjinya. Sebab, janji adalah hutang yang harus terbayarkan demi kesejahteraan para pekerja.
Jikalau program ini memang ada, lanjut Tambing. bagaimana mekanisme dan pelaksanaannya. Jadi, harus jelas.dan jangan diumbar dulu kalau memang belum jelas. Kalau pemerintah mau mensosialisasikan sesuatu seharusnya melibatkan atau bisa memmanfaatkan perangkat yang ada di serikat pekerja SPSI. Di organisasi tersebut ada DPP, DPC dan PUK, selanjutnya melalui sektor-sektor yang ada.
Menurut Mathias, selama priode 2010-2011 apa yang dikerjakan Kementerian Tenaga Kerja masih jauh dari harapan. Menaker yang sekarang ini hanya rajin melakukan kerjasama yang sebenarnya sudah dikerjakan oleh menteri sebelumnya.  Salah satunya MoU atau Kesepakatan Empat Menteri,yang sampai saat ini tidak jelas hasilnya.
Sebagai contoh, sebut saja penanganan TKI sekarang ini ada aturan harus begini begitu. Sekarang ini bukan era dimana kita baru mulai  mau menangani, kita sudah puluhan tahun menangani TKI . Kalau baru sekarang kita melakukan yang seperti ni berarti kita sudah terlambat.
Dalam hal penanganan PJTKI, seharusnya semua PJTKI yang punya masalah dicabut ijinnya. Jangan pandang bulu, kalau salah harus ditindak tegas dan kalau perlu dicabut ijinnya, kendati yang bersangkutan memiliki kedekatan dengan menteri.
“Maksud saya, KKN masih dipelihara di Kementerian Tenaga Kerja. Kalau kita mendengar bahwa sejumlah PJTKI ditertibkan atau dicabut ijinnya, tapi sepengetahuan saya, PJTKI tersebut memang sudah tidak aktif lagi dengan kata lain ada rekayasa pelaporan, “ tandas Mathias.
Sementara dengan banyaknya PJTKI bermasalah juga disebabkan karena kesalahan pemerintah sendiri. Sebab, pemerintah yang selama ini mengeluarkan peijinannya. “Para pemain di Kemennaker sebagian besar sudah kawakan,” kata Mathias.

Read More......

Mathias Tambing: SPSI Tidak Akan Berjalan Mundur

Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPP SPSI) yang  beralamat di Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan, setelah memperoleh hak menggunakan logo SPSI yang asli secara sah sesuai dengan bunyi keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, akan terus membenahi sehingga ke depan organisasi buruh terbesar ini eksis sesuai dengan kemajuan zaman. Demikian disampaikan Ketua Umum DPP SPSI Dr Mathias Tambing, belum lama ini, usai menandatangani kerjasama operasional (KSO)  antara Direktur Jamsostek Hotbonar Sirait dengan Ketua Umum DPP SPSI Mathias Tambing bertempat di Kantor  DPP SPSI Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan.  

     

SPSI yang sekarang ini, menurut Mathias Tambing, harus memiliki visi tersendiri mengikuti perkembangan zaman. “Kalau pola lama masih dipakai maka SPSI kedepan akan berjalan mundur. Tidak, SPSI tidak boleh mundur,” ujarnya tegas.

Setelah KSO ditandatangani, maka harus memilki data base yang real dan anggota SPSI jelas menjadi anggota Jamsostek. Pertemuan antara DPP SPSI dengan Jamsostek  sangat positif karena direspon baik oleh Direktur Utama Jamsostek maupun DPP SPSI 

             Menurut Mathias, kemitraan dengan Jamsostek diharapkan lebih ditingkatkan. Kalau kemitraan lebih ditingkatkan maka otomatis kesejahteraan pekerja akan lebih baik, baik secara administratif maupun di tingkat grass root. Tentunya setelah KSO dan adanya payung kesepakatan, SPSI ke depan harus benar-benar mengorganisir anggota federasi masing- masing, dengan keanggotaan yang real, bukan hanya sekedar di secarik kertas tetapi benar- benar ada.

             Paradigma SPSI harus benar- benar tampil baru, tidak lagi mengklaim anggota, data base masing-masing federasi harus dipergunakan dan tidak fiktif, tentunya perjuangan  SPSI hari ini dan ke depan harus sesuai dengan roh kejuangannya. “SPSI ada untuk membela kepentingan buruh dan memperhatikan kesejahteraannya,” kata Mathias lagi. 

                        Wajib Ikut Jamsostek

Di tempat terpisah, tim advokasi dari SPSI, Atum Burhanudin SH mengatakan, dengan adanya KSO dengan Jamsostek, keberpihakan pemerintah dengan pekerja salah satunya dengan menjalankan UU No 3 tahun 1992 tentang Jamsostek. Hal ini untuk menjamin pekerja di masa yang akan datang, termasuk hari tua, juga termasuk jaminan kecelakaan. Tentunya semua perusahaan yang ada di Tanah Air wajib mengikutsertakan karyawannya untuk bergabung dengan Jamsostek. Di UU disebutkan, setiap perusahaan yang memiliki karyawan lebih dari 10 orang wajib mengikutsertakan dalam program Jamsostek.

            Dengan UMR yang ada, pengusaha wajib mengikutsertakan karyawannya ke Jamsostek, karena hal ini bertujuan agar hak dasar karyawannya terlindungi. Selama ini yang dilihat Atum, 60 persen dari kasus buruh terzolimi oleh perusahaannya. Pekerja tersebut belum dimasukan dalam program Jamsostek, dan setelah digugat pada akhirnya efek perusahaan akan terasa menjadi berat. “Jaminan dasar saja sudah tidak disanggupi untuk dibayarkan, bagaimana mau berbicara tentang kesejahteraan. Jamsostek sangat penting, minimal untuk kesejahteraan  pekerja,” jelasnya.

            Tentunya program Jamsostek harus dilaksanakan oleh para pengusaha, karena ini merupakan beban moral untuk pengusaha kepada pekerjanya. Saat ini tentunya dari Jamsostek harus lebih giat mensosialisasikan apa pentingnya perusahaan mengikutsertakan karyawannya untuk ikut serta dalam program jamsostek. Yakni, untuk kesejahteraan karyawan hari ini dan masa tuanya juga untuk meng-cover jaminan kesehatan para pekerja. 

            “Mari kita bangkit bersama untuk menuju satu tujuan mensejahtarakan pekerja/buruh tanpa ada yang harus dirugikan (simbiosis mutualisma),” tegasnya. (Any TH)

Read More......